Pernak Pernik Usulan Besaran Ambang Batas Parlemen

kilasjambi.web.id- Wacana meningkatkan besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali mengemuka.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan usulan kenaikan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk mendapatkan kursi DPR menjadi 7 persen pada sabtu, (21/2/2026) dijakarta.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menghitung ulang besaran ambang batas parlemen pada pemilu berikutnya dengan syarat tetap menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan penyederhanaan partai politik.
Pertanyaannya, apakah usulan peningkatan ambang batas parlemen sejalan dengan putusan MK tersebut? Bagaimana seharusnya ambang batas parlemen ditentukan?
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( PERLUDEM ) Heroik M Pratama
Peningkatan besaran ambang batas parlemen kerap kali ditempatkan sebagai jalan pintas untuk penyederhanaan sistem kepartaian dengan membatasi jumlah partai politik yang masuk ke parlemen.
Sejak pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009, terdapat 9 partai politik yang lolos ambang batas parlemen 2,5 persen dari total 38 partai politik peserta pemilu, ungkapnya.

"Alih-alih mempersulit partai politik untuk meraih kursi DPR, kenaikan ambang batas parlemen menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 justru berdampak pada bertambahnya partai politik di DPR menjadi 10 partai, ungkapnya.

Ambang batas parlemen kembali meningkat pada Pemilu 2019 sebesar 4 persen, yang besarannya dipertahankan pada Pemilu 2024.
Peningkatan ini berdampak pada tereliminasinya Partai Hanura dari kursi DPR di Pemilu 2019 dan PPP di Pemilu 2024.

Berkaca dari empat pemilu tersebut, besaran ambang batas parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan upaya mengurangi jumlah partai politik di DPR.
Pada sisi lain, selama ini terjadi mispersepsi terhadap makna penyederhanaan sistem kepartaian yang hanya diukur dari jumlah partai politik di parlemen. Padahal, secara konseptual, tipologi sistem kepartaian yang hanya diukur dari jumlah partai tidak mampu memberikan penjelasan utuh mengenai klasifikasi sistem kepartaian di suatu negara.

Pratama menambahkan bahwa di sisi lain, besaran district magnitude memiliki pengaruh kuat terhadap penyederhanaan sistem kepartaian.
Semakin kecil besaran dapil, semakin sulit bagi partai politik untuk mendapatkan kursi.

Dengan demikian, rumus ambang batas efektif ini sangat adaptif untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu dalam bingkai penyederhanaan sistem kepartaian melalui penyesuaian besaran dapil, tambahnya.( Red)