Surat Terbuka Warga: Kota Jambi Mau Sampai Kapan Terjebak Kemacetan Angkutan BatuBara ?
K
kilasjambi.web.id
Thursday, 14 May 2026
|
23:53 200036
|
26 dibaca
JAMBI, kilasjambi.web.id— Masalah truk angkutan batubara yang melintas di jalan umum Kota Jambi kembali menjadi sorotan tajam warga. Kendati pemerintah daerah telah berulang kali memberlakukan aturan jam operasional hingga skema pengalihan rute, realita di lapangan menunjukkan kemacetan parah dan risiko kecelakaan tinggi masih menjadi "makanan harian" bagi pengguna jalan.
Penumpukan armada truk berskala besar di sepanjang koridor utama kota—terutama pada sore hingga malam hari—tidak hanya melumpuhkan arus lalu lintas, tetapi juga merusak infrastruktur jalan publik yang dibiayai dari uang pajak masyarakat. Warga mengeluhkan dampak domino yang ditimbulkan, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi lokal, keterlambatan mobilitas harian, hingga meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa.
"Jalan umum ini dibangun untuk kenyamanan dan mobilitas masyarakat luas, bukan jalur khusus industri tambang. Kami tidak menolak investasi, tapi jangan sampai hak warga atas jalan yang aman dan layak dikorbankan setiap hari," tegas salah satu perwakilan komonitas masyarakat Kota Jambi.
Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta aparat kepolisian untuk tidak lagi sekadar menerapkan kebijakan tambal sulam. Ketegasan hukum terhadap pelanggar jam operasional harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Lebih dari itu, percepatan penyelesaian jalan khusus batubara menjadi harga mati yang wajib direalisasikan oleh pemerintah dan pihak pengusaha tambang. Selama jalur khusus tersebut belum beroperasi sepenuhnya, pembatasan ketat armada yang masuk ke area perkotaan harus diberlakukan secara konsisten. Kota Jambi membutuhkan solusi konkret dan ketegangan regulasi, bukan sekadar janji evaluasi yang berulang tanpa hasil nyata.
Penumpukan armada truk berskala besar di sepanjang koridor utama kota—terutama pada sore hingga malam hari—tidak hanya melumpuhkan arus lalu lintas, tetapi juga merusak infrastruktur jalan publik yang dibiayai dari uang pajak masyarakat. Warga mengeluhkan dampak domino yang ditimbulkan, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi lokal, keterlambatan mobilitas harian, hingga meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa.
"Jalan umum ini dibangun untuk kenyamanan dan mobilitas masyarakat luas, bukan jalur khusus industri tambang. Kami tidak menolak investasi, tapi jangan sampai hak warga atas jalan yang aman dan layak dikorbankan setiap hari," tegas salah satu perwakilan komonitas masyarakat Kota Jambi.
Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta aparat kepolisian untuk tidak lagi sekadar menerapkan kebijakan tambal sulam. Ketegasan hukum terhadap pelanggar jam operasional harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Lebih dari itu, percepatan penyelesaian jalan khusus batubara menjadi harga mati yang wajib direalisasikan oleh pemerintah dan pihak pengusaha tambang. Selama jalur khusus tersebut belum beroperasi sepenuhnya, pembatasan ketat armada yang masuk ke area perkotaan harus diberlakukan secara konsisten. Kota Jambi membutuhkan solusi konkret dan ketegangan regulasi, bukan sekadar janji evaluasi yang berulang tanpa hasil nyata.
Komentar
0Belum ada komentar
Jadilah yang pertama berkomentar.